PEKANBARU,RIAURILIS.COM- Kepimpinan Syamsurizal sebagai DPW Ketua PPP Riau tidak diakui lagi. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Majlis Syariah PPP Riau Syofian Hamzah, Kamis (20/6/2024).

Keputusan yang dibacakan diruangan Rapat Sekretariat DPW PPP Riau ini dihadiri jua Wakil Ketua DPW PPP Khusaimi Hamidi dan Agus Salim.

"Kami beserta pengurus dan Majlis Dewan Syariah PPP Riau tak lagi mengakui kepimpinan Syamsurizal sebagai Ketua DPW PPP Riau," kata Ketua Majlis Syariah PPP Riau Syofian Hamzah dikutip dari riauterkini.com.

Keputusan tersebut mendaklanjuti rapat pengurus harian PPP Riau kemarin sore. Dihadiri 24 orang, para pengurus harian serta seluruh penggurus mulai majlis.

Atas keputusan tersebut, mayoritas pengurus PPP Riau tidak akan lagi mengjadiri seluruh undagan partai selama ditandatangani Syamsurizal. Hal ini didasari aras ketidakpercayaan lagi kepada Syamsurizal tang dianggap gagal memimpin PPP Riau.

Berikut hasil tertulis pengurus PPP Riau tersebut. Pertama, mencermati dinamika yang terjadi pasca penyampaian aspirasi kepada DPP PPP beberapa waktu lalu maka kami mayoritas Pengurus Harian beserta seluruh Pimpinan Majelis Majelis Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau menyatakan tidak mengakui sdr. DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Riau.

Kedua, berdasarkan poin pertama maka kami pastikan bahwa mayoritas Pengurus Harian beserta seluruh Pimpinan Majelis Majelis Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau tidak akan pernah menghadiri undangan dalam bentuk apapun sepanjang diundang atau ditandatangani oleh Sdr. Dr. H. Syamsurizal, S.E, M.M. Dengan demikian maka seluruh produk kebijakan yang mengatasnamakan Sdr. Dr. H. Syamsurizal, S.E, M.M BATAL DEMI HUKUM karena tidak pernah mencapai Quorum.

Ketiga, mosi tidak percaya ini kami lakukan bukan semata-mata karena penurunan suara dan kursi PPP di Provinsi Riau pada Pemilu tahun 2024 ini sebagaimana pembelaan Sdr. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M, tetapi lebih kepada proses, tahapan, dan mekanisme yang sudah dijalani sehingga menyebabkan anjloknya perolehan suara dan kursi PPP di Provinsi Riau, disamping tentunya gaya kepemimpinan yang tidak menghargai asas demokratisasi dan kolektif kolegia.

Empat, pernyataan Sdr. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M, sebagaimana kita baca bersama dalam beberapa hari ini yang menyatakan bahwa PH DPW PPP Prov. Riau yang menghadap ke DPP adalah Katak dalam Tempurung dan Bodoh, sesungguhnya menampilkan wajah Sdr. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M yang sebenarnya arogan dan anti kritik.

Kelima, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi dari kami, mayoritas Pengurus Harian beserta seluruh Pimpinan Majelis Majelis Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau adalah murni demi kebaikan dan kemajuan partai kedepan.

Enam, menghimbau kepada beberapa pengurus yang belum bertanda tangan cintuk dapat bersama? mendukung gerakan moral ini.

Tujuh, kepada DPP PPP kami berharap agar segera mengambil kebijakan strategis dalam waktu sesingkat-singkatnya berupa penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Sdr. Dr. H. Syamsurizal, S. E., M.M sebagai Ketua DPW PPP Prov. Riau Hal ini semata-mata demi keberlangsungan jalannya roda organisasi Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau kedepan

Menanggapi hal ini Ketua DPW PPP Riau Syamsurizal mengatakan, tidak ada hak bagi para pengurus DPW hingga majelis untuk menurunkannya dari jabatan ketua DPW, karena yang berhak adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Riau.

"Saya tegaskan, bahwa saya masih Ketua DPW. Mereka mengatakan bahwa saya, Syamsurizal, tidak boleh lagi masuk kantor, dan bahwa saya bukan lagi ketua DPW. Saya tegaskan, penetapan dan pengangkatan ketua DPW dilakukan oleh ketua-ketua DPC. Pengurus harian DPW dan majelis tidak memiliki hak untuk menurunkan ketua DPW, itu tidak ada dalam AD/ART," kata Syamsurizal dikutip dari cakaplah.com, Jumat (21/6/2024)

Ia mengatakan, pengangkatan dan penurunan serta mosi tidak percaya terhadap Ketua DPW ada di tangan DPC-DPC, bukan di tangan majelis atau OKK.

"Jika mereka bersikap seperti ini, itu terlalu dibuat-buat, dan saya katakan, ada pihak yang mengendalikan ini. Kita tahu ada yang menginginkan seperti ini, dan ada beberapa pengikutnya di DPW," cakapnya.

"Oleh karena itu, saya tetap ketua DPW PPP Riau. Mereka tidak berhak melarang saya datang ke kantor. Di Rapimnas tempo hari, Ketum meminta untuk menjaga kesantunan dan nama baik partai menyambut penyelenggaraan pilkada. Saat ini kita sedang dalam tahap fit and proper test untuk pilkada, jadi terganggu karena adanya sikap yang tidak baik seperti ini," tegasnya.

Syamsurizal meminta para pengurus partai untuk sadar, agar tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada PPP khususnya. "Kita, sebagai partai Islam, harus memberikan petunjuk yang santun dan baik. Jika ada yang tidak berkenan di hati, bisa dikonsultasikan bersama-sama, bukan dengan cara melakukan hal yang tidak santun di masyarakat," katanya.***